Aktivisme dan pengelolaan zakat di Indonesia semakin menujukkan perkembangan signifikan. Hal tersebut ditandai bertambahnya lembaga zakat yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan, termasuk upaya negara dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Hal ini diungkapkan oleh Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) UMP Dr Ibnu Hasan MSI. dalam sambutan seminar ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh Program Studi (prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Sabtu, (4/5) di Aula FK UMP.
“Manajemen institusi pengelola zakat yang profesional akan menjadi salah satu indikator suksesnya pengelolaan zakat secara kelembagaan. Hal inilah yang akan terus didorong oleh Muhammadiyah secara kelembagaan bahwa kewajiban membayar tidak hanya menunaikan kewajiban, melainkan pula memberdayakan para kaum dhuafa,” kata Dr Ibnu Hasan MSI.
Kegiatan Seminar Ekonomi Islam ini merupakan rangkaian kegiatan the 3rd Sharia Economic Week yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh HES UMP melalui HMPS HES UMP.
Hadir dalam kegiatan ini narasumber dibidangnya, diantaranya Drs Umar AR (Ketua Baznas Banyumas), Sabar Waluyo, SE. (Direktur Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah, Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas, dan Winti Hapsari (OJK Purwokerto).
Ketiga pembicara memaparkan tentang potensi, realisasi, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.
Dalam pemaparanya dijelaskan, salah satu faktor yang mendorong untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada potensi yang sangat besar. Berdasarkan data Outlook Zakat 2017 menyebutkan bahwa penelitian BAZNAS pada tahun 2015 potensi zakat nasional mencapai 286 triliun, sedangkan pengumpulan dana zakat pada tahun 2016 baru mencapai 4.6 triliun.
Potensi dan dukungan berbagai stakeholders dalam pengelolaan zakat di Indonesia senantiasa memberikan dampak signifikan dalam aspek pengelolaaan (manajemen) secara kelembagaan. (HES)